Pemerintah Thailand mengambil langkah kontroversial dengan melonggarkan larangan penjualan alkohol pada hari suci Buddha di beberapa wilayah tertentu. Keputusan ini diumumkan sebagai bagian dari strategi untuk spaceman88 meningkatkan pendapatan sektor pariwisata dan memberikan fleksibilitas bagi daerah-daerah wisata utama yang sangat bergantung pada pendapatan dari wisatawan mancanegara.
Thailand dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi ajaran agama Buddha. Sebagian besar penduduknya memeluk agama Buddha Theravada, dan hari-hari suci keagamaan seperti Makha Bucha, Visakha Bucha, dan Asalha Bucha biasanya dijadikan momen untuk menutup tempat hiburan malam dan melarang penjualan minuman beralkohol. Namun, dengan adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak pasca pandemi COVID-19, pemerintah mulai menyesuaikan kebijakan yang sebelumnya dianggap sakral ini.
Kebijakan pelonggaran larangan ini tidak berlaku secara nasional. Hanya wilayah-wilayah tertentu, seperti Bangkok, Phuket, dan Chiang Mai yang mendapatkan izin terbatas untuk memperbolehkan penjualan alkohol di restoran dan hotel tertentu pada hari suci tersebut. Bar dan klub malam tetap dilarang beroperasi, dan alkohol hanya boleh dijual untuk dikonsumsi bersama makanan.
Langkah ini memicu reaksi beragam dari masyarakat. Kalangan pelaku industri pariwisata menyambut baik keputusan ini. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut akan membantu memulihkan sektor pariwisata yang sempat lumpuh akibat pandemi. “Sebagian besar turis asing datang tanpa memahami sepenuhnya hari suci Buddha. Ketika mereka tidak bisa menikmati pengalaman kuliner lengkap, termasuk minuman beralkohol, mereka merasa kecewa,” ujar seorang pengelola restoran di Phuket.
Di sisi lain, para pemuka agama dan kelompok konservatif mengkritik langkah ini sebagai bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai keagamaan. Mereka menganggap bahwa hari suci Buddha seharusnya menjadi waktu untuk refleksi spiritual, meditasi, dan menjauhkan diri dari konsumsi zat-zat yang bisa mengganggu kesadaran.
Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara nilai budaya dan kebutuhan ekonomi. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari pilot project yang akan dievaluasi secara berkala. Jika terbukti memberikan dampak positif tanpa menimbulkan gangguan sosial berarti, kemungkinan besar pelonggaran akan diperluas ke wilayah lainnya.
Selain itu, pihak berwenang memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tetap dikontrol ketat. Polisi dan otoritas lokal diberi wewenang untuk memastikan bahwa alkohol tidak dijual secara bebas dan tidak menyebabkan pelanggaran ketertiban umum. Sanksi tetap akan dikenakan bagi pelaku usaha yang menyalahgunakan izin.
Langkah Thailand ini mencerminkan tantangan yang dihadapi negara-negara dengan nilai budaya dan agama yang kuat ketika berhadapan dengan tuntutan globalisasi dan liberalisasi sektor pariwisata. Pelonggaran ini bukan hanya tentang alkohol, melainkan juga menyangkut isu identitas, toleransi, dan keberlangsungan ekonomi.
Dengan meningkatnya tekanan dari sektor swasta dan pelaku wisata, kemungkinan akan muncul lebih banyak kebijakan serupa di masa mendatang. Namun, keseimbangan antara penghormatan terhadap ajaran agama dan realitas ekonomi tetap menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah Thailand.
